KPU Lakukan Bimbingan Teknis Mengenai Sirekap Terhadap KPPS Pilkada 2020

KPU Lakukan Bimbingan Teknis Mengenai Sirekap Terhadap KPPS Pilkada 2020 – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yakni Arief Budiman telah mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan bimbingan teknis atau Bimtek terkait penggunaan dari sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pilkada tahun 2020.

Ia telah mengatakan bahwa Hal tersebut akan dilakukan usai para KPPS sudah resmi dilantik pada Selasa, 24 November 2020 yang akan datang.

‘’Untuk selanjutnya akan dilakukan bimbingan teknis kepada para KPPS termasuk juga bimbingan teknis untuk hal terbaru yang sudah kita bahas bersama kemarin dalam rapat konsultasi bersama dengan pemerintah dan juga DPR,’’ ujar Arief di Graha BNPB, Jakarta pada Jumat, 20 November 2020.

‘’Terkait dengan penggunaan dari rekapitulasi elektronik atau electronic recapitulation,’’ lanjut dia.

Arief telah mengatakan bahwa Sirekap memang tidak dipakai untuk dijadikan penetapan hasil dari Pilkada tahun 2020, tetapi tetap akan digunakan untuk alat bantu yang bisa menyediakan informasi terkait pemilu.

Baik untuk kepentingan dari penyelenggra, pasangan calon maupun oleh masyarakat luas.

‘’Akan dijadikan apa nanti nama sumber tersedianya publikasi hasil dari pemilihan kepala daerah,’’ ucap dia.

Untuk diketahui, bahwa Sirekap yang telah dirancang dan juga diperkenalkan oleh KPU untuk merekapitulasi hasil dari pemungutan suara pada Pilkada tahun 2020 akhirnya tidak jadi digunakan.

Rapat Komisi II KPU bersama dengan DPR, Bawaslu, dan juga Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis 12 November 2020 telah memutuskan jika Sirekap hanya akan diuji coba serta menjadi alat bantu untuk penghitungan dan juga rekapitulasi suara pada Pilkada tahun 2020.

Hasil resmi dari penghitungan dan juga rekapitulasi suara pada Pilkada tahun 2020 tetap akan didasarkan berita acara dan juga sertifikat hasil dari penghitungan dan juga rekapitulasi manual.

‘’Penggunaan dari Sirekap hanya untuk uji coba dan juga alat bantu untuk penghitungan dan juga rekapitulasi, serta untuk melakukan publikasi,’’ tutur Ketua Komisi II DPR, yakni Ahmad Doli Kurnia.

Berita Terbaru

PenulisBerita@!!76798

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *