Menghindari Politik Uang, Bantuan Dana Pemerintah untuk Partai Sebaiknya Ditingkatkan

Partai politik membutuhkan jumlah dana yang lebih besar dari bantuan keuangan dari pemerintah untuk membantu mencegah politik uang dan politik transaksional, menurut pengawas demokrasi.

Asosiasi Pemilihan dan Demokrasi (Perludem) menyarankan agar pemerintah secara bertahap harus meningkatkan bantuan keuangan bagi partai politik untuk menghalangi mereka dari praktik tidak jujur.

Menurut Lia Wulandari, seorang peneliti dari Perludem, kebanyakan partai politik di Indonesia diduga mempraktikkan politik uang, rupanya karena mereka hanya menerima jumlah dana yang sedikit dari pemerintah. Diperkirakan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah hanya menyumbang 1,3 persen dari pengeluaran tahunan mereka.

“Bantuan keuangan harus ditingkatkan untuk memenuhi setidaknya 5 persen dari total pengeluaran partai politik ‘. Jika mereka bisa mengelola dana dengan baik dan memberikan laporan keuangan, jumlah tersebut dapat meningkat secara bertahap” katanya kepada wartawan pada hari Jumat.

Selain itu, Lia merekomendasikan bahwa kenaikan harus dihentikan ketika bantuan keuangan telah mencapai 30 persen dari biaya suatu partai. Saat ini, hanya sembilan partai politik yang menikmati bantuan keuangan dari pemerintah. Berdasarkan peraturan yang ada, hanya pihak-pihak dengan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan bantuan dana.

Menurut Keputusan Menteri Dalam NegeriNo 212/2009, partai-partai politik menerima Rp 108 juta per tahun untuk berdasarkan perolehan suara pada Pemilu tahun 2009. Dengan 21.650.000 pemilih yang diperoleh pada tahun 2009, Partai Demokrat yang berkuasa mendapat Rp 2,34 miliar (US $ 243.622) setiap tahun dari kas negara. Menurut penelitian Perludem itu, pengeluaran tahunan partai adalah Rp 176.740.000.000.

Di bawahnya adalah Partai Hati Nurani Partai Rakyat (Hanura), yang menerima Rp 423.970.000 dan menghabiskan Rp 32 miliar per tahun. Jumlah total bantuan keuangan yang dibayarkan kepada sembilan partai adalah Rp 9,2 miliar, kurang dari 0,001 persen dari APBN 2012 yang sebesar Rp 1.548 triliun.

Kurangnya dukungan keuangan dari pemerintah, Lia mengatakan, memaksa para politisi untuk mengumpulkan uang dari sumber lain. “Ini membuka kemungkinan bagi kelompok atau individu tertentu untuk menggunakan pengaruh mereka pada politisi, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pemerintah,” tambahnya.

 

 

Berita Politik

About The Author

Reply