Politik Indonesia – Anggota DPR Tidak Perlu Dapat Dana Pensiun

 

Belakangan santer dibicarakan tentang besarnya gaji anggota DPR yang mencapai Rp 1 miliar. Belum reda kabar tersebut kemudian muncul kabar usulan mengenai anggota DPR untuk memperoleh dana pensiun. Tentu saja hal ini mendorong banyak pihak memberikan komentarnya. Salah satunya Koordinator Progra, Transparency International Indonesia (TII), Ibrahim Fahmi Badoh yang mengatakan bahwa anggota DPR tidak pantas berharap memperoleh dana pensiun.

Menurutnya jabatan anggota DPR merupakan jabatan politis yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Jika anggota DPR mengharapkan dana pensiun, Ibrahim menyarankan setelah masa jabatan habis mereka didaftarkan menjadi pegawai tetap di DPR. Ibrahim menyebutkan jabatan fungsional seharusnya tidak memperoleh pensiun kecuali pegawai tetap DPR. “Kalau masa tugasnya dari DPR habis lalu melamar menjadi PNS di DPR baru boleh dapat pensiun,”kata Ibrahim.

Lebih lanjut Ibrahim menegaskan bahwa anggota DPR seharusnya tidak mengharapkan perolehan gaji namun fokus untuk melayani masyarakat. Menurutnya di beberapa negara, anggota dewan tidak digaji namun hanya diberi fasilitas. Itu pun hanya semasa tugas. Begitu tugas usai maka fasilitas tersebut juga dikembalikan kepada negara. Ia berharap ke depan anggota legislatif berasal dari kalangan profesional. Hal ini agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional.

Sebelumnya pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPR, Winantuningtyastiti Swasanani membenarkan apabila anggota DPR memperoleh dana pensiun. Menurutnya uang pensiuan memang ada untuk anggota DPR selama dia hidup. “Peraturannya sudah lama begitu,”ujarnya.

Aturan mengenai dana pensiun terhadap anggota DPR terdapat dalam UU Nomor 12 tahun 1980 yang memuat tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Aturan tersebut menyebutkan pemberian uang pensiun tersebut tidak hanya bagi anggota yang purna selama satu periode namun juga bagi anggota DPR yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Aturan tersebut juga diatur dalam UU MPR DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Jumlah dana pensiun bagi anggota DPR berkisar antara 6 persen hingga 75 persen dari gaji pokok yang diperolehnya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun tersebut didasarkan juga pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR. Kalau dua kali masa jabatan tentu memilih gaji yang jauh lebih besar.

 

Politik Indonesia

Be Sociable, Share!