Politik – Nama Tersangka yang Ditetapkan KPK, Tidak Menarik Perhatian

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa secara resmi mengumumkan dua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka dalam skandal bailout Bank Century tahun 2008.

KPK mengumumkan nama-nama tersangka seperti, Siti Chalimah Fadjrijah dan Budi Mulia, dalam rapat dengar pendapat dengan tim khusus DPR untuk memantau kasus bailout Rp 6.760.000.000.000.

“Investigasi kami telah menyimpulkan bahwa mantan wakil gubernur BI SCF dan BM bersalah karena memiliki peran dalam angsuran dukungan likuiditas jangka pendek [FPJP] untuk Bank Century,” kata Kepala KPK Abraham Samad, mengacu pada inisial Siti Fadjrijah dan Budi Mulia.Menurut Abraham, Siti dan Budi juga bersalah menyatakan bahwa kegagalan Bank Century mungkin telah menyebabkan dampak sistemik di negara Indonesia.

Pengumuman yang ditunggu-tunggu ternyata mengecewakan publik dan anggota Dewan, tidak ada sesuatu yang baru yang ditemukan dalam penyelidikan KPK. Banyak anggota Dewan ingin melihat Wakil Presiden Boediono, yang saat itu Gubernur BI, juga ditempatkan pada daftar tersangka KPK.

“Penyebutan dua nama di atas tidak membuat orang terkejut karena nama-nama itu sudah disebutkan dalam rapat pleno Dewan pada bulan Oktober tahun 2010. Mengapa Anda tidak memasukkan nama Boediono? Bukankah dia, sebagai pemimpin BI, juga bertanggung jawab “kata? Akbar Faisal, angggota dewan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sidarto Danusubroto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menekankan bahwa “deputi gubernur BI harus melaksanakan kebijakan mereka berdasarkan persetujuan dari gubernur”.

Mengutip surat rekomendasi dari komite khusus pada kasus bailout pada tahun 2009, anggota Dewan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Boediono dalam kapasitasnya sebagai Gubernur BI, serta pejabat lain seperti mantan wakil gubernur senior Miranda Goeltom, juga diindikasikan telah memainkan peran dalam penyimpangan yang melibatkan kasus Bank Century tersebut.

“Saya pikir itu tugas penegak hukum untuk membuktikan indikasi tersebut. Namun, mereka tidak dapat memproses Boediono karena haknya sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, kami berharap bahwa KPK ke depan akan mendapatkan temuan lebih lanjut tentang masalah ini, sehingga DPR dapat meneruskannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tindakan hukum, “kata politisi Golkar.

Setelah menjelaskan kurangnya kewenangan dalam menyelidiki Boediono, ketua KPK Abraham Samad menekankan bahwa “KPK tidak bisa melanjutkan permintaan karena itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi”.

 

 

Politik

Be Sociable, Share!