PSBB Jakarta, Kantor Buka Wajib Membuat Pendataan buat Pengunjung

PSBB Jakarta,Kantor Buka Wajib Membuat Pendataan buat Pengunjung – Di Jakarta untuk perkantoran diwajibkan untuk membuat sistem  pendataan buat pengunjung,ini sudah termasuk aturan protokol kesehatan tambahan.

Pada tanggal 12 Oktober 2020,Tentang peraturan  PSBB Transisi,dan berikut ini untuk protocol kesehatan tambahan aktivitas perkantoran pada masa PSBB.

Perkantoran dari sektor esensial diperbolehkan untuk beraktifitas, namun dengan protocol kesehatan. Dan untuk non-esensial hanya boleh beraktifitas atau beroperasi dengan maksimal hanya lima puluh persen saja serta wajib dengan menggunakan protocol kesehatan

Dari 11 sektor esensial tersebut yang diperbolehkan untuk beroperasi disaat PSBB Jakarta kali ini diantaranya adalah sector kesehatan, bahan kebutuhan pokok atau pangan, keuangan, logistic, pelayanan public, telekomunikasi dan informasi.

Seluruh perkantoran harus  wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan tambahan

  1. Harus membuat suatu system pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas nama pengunjung,Nomer Induk Kependudukan(NIK),nomer handphone,dan waktu berkunjung pada system pendataan tersebut dapat berupa manual maupun digital.

2.Serta harus menyerahkan data pengunjung secara tertuliskepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Energi untuk upaya penelusuran penyidikan epidemiologi.

  1. Melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja dengan jeda minimal antaranya shift3 jam
  2. Mengoptimalkan sarana teknologi dan rekayasa teknologi untuk melakukan pengoperasian kerja untuk menghindari kerumunan massa atau untuk menghindari kontak langsung.
  3. Jika ditemukan kasus atau klaster corona baru di sebuah tempat kerja, maka pihak pemilik tempat kerja tersebut wajib menutup tempat kerjanya selama 3 hari untuk dilakukan disenfektan.

Ini upaya untuk mendukung PSBB Masa Transisi Jakarta pada tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020,Dan pasti ada arahan untuk membentuk tim di perkantoran untuk Penanganan Covid-19.

Hal ini sudah termasuk dalam aturan Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 101 tahun 2020 yang berisi tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 isinya tentang penerapan Kedisiplinan dan Penegakan hukum Protokol kesehatan untuk upaya pencegahan virus Covid-19.

Pergub ini yang telah  ditandatangani oleh  Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 Oktober 2020 terkait Tim Penanganan COVID-19 di perkantoran dalam Pasal 8 ayat (1)

Berita Terbaru

PenulisBerita@!!76798

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *