Tokoh Politik Indonesia – Ada Banyak Pelanggaran dalam Pilgub Jabar

Pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) memang sudah usai meskipun belum diketahui hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Hanya saja dalam proses tersebut telah ditemukan ada banyak pelanggaran. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bekasi telah memproses 17 pelanggaran selama pilgub Jabar berlangsung. Pelanggaran tersebut terdiri dari 13 pelanggaran melalui temuan Panwaslu dan 4 berdasarkan laporan dari masyarakat.

Ketua Divisi Penindakan Panwaslu Kota Bekasi, Muhammad Ismail menjelaskan bahwasanya pelanggaran yang ditemukan terdiri dari beberapa kategori pelanggaran adminintratif. Diantaranya ada enam pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai jadwal. “Pada kategori ini semua pasangan calon masuk kategori melanggar,”katanya.

Selain itu terdapat juga persoalan lainnya yaitu dua masalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang terdapat pada Kecamatan Bantargebang, Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Selatan. “Yang bersalah dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku penyelenggara,”tambahnya. Sisanya Panwaslu menemukan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan hampir seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Sebenarnya berdasarkan Peraturan KPU Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwasanya lokasi kampanye di Kota Bekasi hanya dua tempat yaitu di Lapangan Multiguna dan GOR di Jalan Achmad Yani. Hanya saja dalam kenyataannya menurut Ismail semua calon melakukan kampanye dengan cara blusukan.

Selain pelanggaran berdasarkan temuan Panwaslu ada pula pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat. Salah satunya kader PDI Perjuangan yang melaporkan adanya surat kabar ‘Kabar4’ yang menjadi alat kampanye pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar yang dibagikan di kawasan Rawalumbu.

Dalam kesempatan tersebut Ismail juga menegaskan bahwasanya semua bentuk pelanggaran tersebut telah dilaporlan Panwaslu Kota Bekasi ke KPU Kota Bekasi dan Provinsi Jabar sehingga nantinya bisa dilanjutkan dengan pemberian sanksi. Ismail juga memperkirakan bahwa jumlah pelanggaran bisa jadi masih akan terus bertambah. Menurutnya hal ini mengacu belum selesainya proses perhitungan suara. Sehingga Panwaslu akan mengawasinya dengan ketat.

 

Tokoh Politik Indonesia

About The Author

Reply