Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Naik, Buruh Ancam Untuk Mogok Kerja Nasional

Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Naik, Buruh Ancam Untuk Mogok Kerja Nasional – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang telah menyatakan, bahwa nilai upah minimum tahun 2021 dengan nilai upah minimum tahun 2020 sama, atau bisa dikatakan tidak naik.

Bukan lagi demo, tetapi KSPI akan mengancam untuk mogok kerja nasional.

‘’Berbeda dengan yang dilakukan pada 6 sampai 8 Oktober yang lalu, kali ini adalah mogok kerja nasional yang akan dilakukan oleh serikat buruh tingkat pabrik,’’ ujar Said Iqbal dalam siaran pers, pada Jumat, 30 Oktober 2020.

Said mengatakan, bahwa ini bukan pertama kali di Indonesia yang mengalami resesi ekonomi yang dihubungkan dengan kenaikan upah minimum.

Misalnya pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus sekitar 17,6%, sementara angka inflansi yang mendekati 78%.

‘’Terjadilah aksi besar yang meluas di seluruh daerah. Presiden Habibie yang kemudian mengambil keputusan untuk menaikkan upah minimum kurang lebih sebanyak 16%,’’ ujar dia.

Said juga mengatakan, bahwa dengan analogi yang serupa, maka pertumbuhan ekonomi serta inflansi pada saat ini lebih rendah daripada tahun 1998. Yang mana pertumbuhan ekonomi di tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflansi 3%.

Dengan dasar itu, KSPI telah mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2021 yaitu 8%. Tetapi, jika dirasa berat, Pemerintah Derah dan Dewan Pengupahan bisa berunding, terkait berapa kenaikan upah minimum yang sekiranya tepat.

Saat ini, masih banyak perusahan yang tetap beroperasi seperti biasa, maka kenaikan mungkin tak perlu dipukul rata, karena tidak semua perusahaan mampu untuk membayar kenaikan upah minimum.

Tetapi, tidak ada kesepakatan bagi Dewan Pengupahan Nasional untuk menyatakan bahwa tidak ada kenaikan upah di tahun 2021.

Bahkan pada forum yang lebih besar yang telah dihadiri Dewan Pengupahan Nasional tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa upah minimum 2021 tidak naik.

Maka dari itu, serikat buruh meminta supaya para gubernur mengabaikan suarat edaran itu. Jika tidak ada kenaikan upah, dapat dipastikan sejumlah aksi buruh akan semakin membesar. Apalagi hal tersebut terjadi berdekatan dengan penolakan omnibus law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *