KPK Mengeksekusi Hermansyah Menuju Bandar Lampung

KPK Mengeksekusi Hermansyah Menuju Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah eksekusi Hermansyah Hamidi, yakni eks Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan menuju Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Klas IA Bandar Lampung pada hari Kamis, 29 Juli 2021.

Hermansyah adalah terpidana pengembangan kasus korupsi pengadaan barang di Pemerintah Kab.Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2016-2017.

Eksekusi tersebut dilakukan usai adanya keputusan Pengadilan Tipikor terhadap Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tertanggal 16 Juni 2021 dengan terpidana Hermansyah Hamidi.

Ali mengatakan, bahwa Hermansyah juga dikenakan denda senilai Rp 300 juta, jika tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan 4 bulan.

Selain itu, mantan Kadis PUPR tersebut juga harus melakukan pembayaran uang senilai Rp 5.050.000.000, dan pembayaran paling lambat dengan kurun waktu 1 bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap.

‘’Jika tak bisa membayar, harta bendanya akan disita dan kemudian dilelang oleh Jaksa guna menutupi uang pengganti itu dengan ketentuan jika tidak memiliki harta benda yang cukup maka akan dipidana penjara 1 tahun serta 6 bulan,’’ ujar Ali.

Lalu, mengenai kasus yang serupa, KPK juga telah mengeksekusi eks Kasubbag Keuangan PUPR Lampung Selatan, yakni Syahroni.

Syahroni dan juga Hermansyah jadi terdakwa terkait kasus pengadaan barang di Pemerintahan kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2016-2017 dengan nilai sebanyak Rp 72,7 miliar diberikan ke Zainuddin Hasan, yakni eks Bupati Lampung Selatan.

‘’Dan dilakukan eksekusi keputusan Pengadilan Tipikor dengan nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk tertanggal 16 Juni 2021 dengan Terpidana Syahroni,’’ ungkap Ali.

‘’Dengan memasukkan dia ke dalam rutan Negara Klas (I) Bandar Lampung supaya menjalani pidana selama 4 tahun penjara di kurangkan dengan lama tahanan yang sudah dijalani,’’ tutur dia.

Ali mengatakan, bahwa dalam amar keputusan, Syahroni juga telah dibebankan untuk bayar denda senilai Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak bisa membayar, maka akan diganti dengan pidana selama 3 bulan kurungan.

Syahroni juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 35.100.000, dengan ketentuan paling lambat dalam kurun waktu 1 bulan setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

‘’Dan apabila tidak bisa membayar, harta bendanya akan disita dan kemudian dilelang oleh Jaksa guna menutupi uang pengganti itu dengan ketentuan jika tidak memiliki harta benda yang cukup maka akan dipidana selama 6 bulan penjara,’’ pungkas Ali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *