Mahfud Menyebut Perburuan KKB Di Papua Sesuai UU Pemberantasan Terorisme

Mahfud Menyebut Perburuan KKB Di Papua Sesuai UU Pemberantasan Terorisme – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Mahfud MD telah menyatakan bahwa perburuan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua sudah sesuai dengan Undang-undang atau UU Nomor (5) Tahun 2018.

Aturan tersebut mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor (15) Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor (1) Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

‘’Saat ini hukumnya bagaimana? Hukumnya Undang-Undang Nomor (5) Tahun 2018. Bisa dikatakan setiap orang yang telah menggerakan, merencanakan, dan juga mengorganisasikan terorisme tersebut adalah teroris,’’ tutur Mahfud melalui rekaman suara yang telah dirilis oleh Kemenko Polhukam, pada hari Senin, 3 Mei 2021.

Berdasarkan dari aturan tersebut, Mahfud telah menjelaskan jika mereka yang dinilai sebagai teroris yaitu yang merencanakan dan juga mengorganisasikan berbagai tindakan ancaman, kekerasan, dan juga kekerasan kepada masyarakat sampai menimbulkan suasana teror.

Ia menilai, bahwa suasana teror tersebut bisa berupa timbulnya ketakutan masyarakat dan merasa bahwa suasana tak aman lagi untuk masyarakat.

Baik itu ancaman pada perorangan, kantor, obyek vital publik nasional ataupun internasional. Teror yang seperti itulah yang selama ini sering kali dilakukan oleh KKB di Papua.

‘’Itulah yang disebut sebagai terorisme. Bandara dikepung, jika ada pesawat ditembak. Kemudian pesawat yang datang dibakar, sekolahan dibakar, orang juga dibakar,’’ ujar Mahfud.

‘’Apa itu namanya kalau bukan teror? Padahal sudah cukup jelas, maka dari itu kita buat tindakan secara tegas, cepat dan juga terukur,’’ sambung Mahfud.

Pemerintah sudah menetapkan KKB menjadi teroris pada beberapa waktu lalu. Pelabelan tersebut sudah menimbulkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat lantaran dianggap tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di Bumi Cendrawasih itu.

Komnas HAM sampai Elsam sudah melayangkan kritik dan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali pelabelan teroris kepada KKB sebab memiliki dampak yang luas untuk masyarakat Papua pada umumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *